Siapakah anggota panitia sembilan?

Pertanyaan:

Siapakah anggota panitia sembilan?

Jawaban:

1. Ir. Soekarno ( Ketua )
2. Drs. Moh. Hatta ( Wakil Ketua )
3. Mr. Achmad Soebardjo( Angota )
4. Mr. Muhammad Yamin( Angota )
5. KH. Wachid Hasyim( Angota )
6. Abdul Kahar Muzakir( Angota )
7. H. Agus Salim ( Angota )
8. Abikoesno Tjokrosoejoso( Angota )
9. Mr. A.A. Marimis ( Angota )

Pembahasan: 

Panitia Sembilan adalah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Panitia Sembilan berfungsi mengolah suara, pendapat anggota BPUPKI dan pendapat tentang dasar-dasar penyelenggaraan negara.

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memberikan pidato tentang dasar kerajaannya yang disebut Pancasila. Kecuali Ir. Soekarno, ada dua tokoh yang menyampaikan dasar negara yaitu Mr. Supomo dan Mr. Mohammad Yamen.

Di akhir sidang pertama, Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, membentuk panitia sebanyak 8 orang. Sub-komite ini, dikenal sebagai Komite Delapan, bertanggung jawab untuk menerima dan menyusun rekomendasi dari para anggota yang menghadiri konferensi kedua.

8 fungsi panitia adalah sebagai tuan rumah, mengidentifikasi usulan dari anggota BPUPKI dan melakukan pertemuan serta membahas usulan mengenai persiapan kemerdekaan. Panitia kecil ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan tujuh anggota lainnya.

  1. Usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya.
  2. Usul mengenai dasar negara.
  3. Usul mengenai bentuk dan kepala negara.
  4. Usul mengenai unifikasi dan federasi.
  5. Usul mengenai warga negara.
  6. Usul mengenai daerah.
  7. Usul mengenai soal agama dan negara.
  8. Usul mengenai kenegaraan.
     

     

Usai rapat, panitia menggelar rapat dengan delapan dari 38 anggota BPUPKI. Kemudian dibentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 dan panitia ini diberi tanggung jawab memeriksa usulan-usulan mengenai dasar organisasi daerah.

Dalam sidang pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Ketua panitia sembilan adalah Ir. Sokerno dan Wakil Ketua Dr. Mohammad Hatta.

Tugas Panitia Sembilan adalah membahas dan menyiapkan dasar negara Indonesia merdeka. Panitia ini akan mengumpulkan komentar dan suara dari hadirin yang hadir di persidangan. Dari rapat yang dihadiri anggota BPUPKI, Panitia Sembilan menyusun Piagam Jakarta.

 

Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis, pertemuan itu digelar di gedung Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membahas dasar organisasi daerah.

Rapat tersebut melakukan prosedur untuk menemukan Indonesia merdeka. Sub-komite ini membuat rekomendasi berikut kepada lembaga investigasi terkait.

  1. Badan penyelidikan ini menentukan bentuk pemerintahan dan menetapkan hukum-hukum dasar.
  2. urusan negara dan keuangan.
  3. Meminta pemerintah Tokyo dan BPUPKI untuk segera menyelenggarakan pemerintahan Indonesia yang merdeka berdasarkan Undang-Undang Dasar yang mengangkat pemerintahan nasional yang ditetapkan oleh badan investigasi.

Pada tanggal 22 Juni 1945, kesembilan panitia mengadakan rapat di kediaman Ayer. Sokerno, Jalan Pegangsan Timur No.56. Jakarta. Rapat tersebut membahas rancangan pembukaan konstitusi.

Panitia Sembilan mengembangkan formula dengan tujuan pemerintahan Indonesia yang merdeka. Dari hasil percobaannya, ia menemukan Piagam Jakarta yang dibawakan oleh Moh. Yamin. Naskah Piagam Jakarta ditandatangani oleh sembilan panitia.

Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut.

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan pengikutnya untuk mengikuti hukum Islam.
  2. Manusia yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan melalui dialog / representasi.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan Piagam Jakarta ini disampaikan pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Mengutip dari buku Aku Indonesia, Aku Pancasila, PKN berkeyakinan bahwa Piagam Sembilan Panitia Jakarta dapat menyatukan konsensus. Dalam rapat BPUPKI. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 sidang kedua ini disetujui oleh BPUPKI.

 

Perubahan teks Piagam Jakarta

Mengutip dari situs web kemdikbud.go.idsetelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI yang melanjutkan fungsinya dan PPKI melakukan perubahan teks Pancasila.

Di tahun Sidang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta. Pengadilan setuju untuk mengubah kalimat pembukaan konstitusi. Pasal keempat tentang dasar negara Pancasila, di mana petunjuk yang semula “Ketuhanan dan kewajiban umat menjalankan syariat Islam” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan alinea pertama adalah untuk melindungi kepentingan negara dan pemerintah karena Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Perintah pertama mendukung toleransi perubahan.

Di tahun Berikut isi UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945.

  1. Keyakinan pada satu dan hanya Tuhan.
  2. Manusia yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Orang yang dipimpin oleh kebijaksanaan melalui dialog / representasi.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Isi Piagam Jakarta

Isi Piagam Jakarta terdiri dari empat pasal yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945.

Pada hakekatnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa, dan karena itu penjajahan di dunia harus dimusnahkan, karena tidak mengikuti perikemanusiaan dan keadilan.

Dan gerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia membawa rakyat Indonesia ke pintu gerbang pemerintahan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Berkat rahmat Allah SWT dan dijiwai oleh keinginan yang tulus untuk menjalani kehidupan berbangsa yang merdeka, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya.

Kemudian ia akan ikut serta dalam pembentukan pemerintahan Indonesia yang merdeka yang akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia serta memajukan keselamatan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan perdamaian. Keadilan sosial, bangsa Indonesia dalam hukum dasar, negara Indonesia berupa susunan pemerintahan negara republik Indonesia yang merdeka, yang berdaulat rakyat, berketuhanan yang berketuhanan dengan tugas atas dasar keadilan. dan manusia yang beradab, persatuan Indonesia dan demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan politik melalui musyawarah dan permusyawaratan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penegakan hukum Islam bagi pemeluknya dengan menjamin keadilan.

Amandemen Piagam Jakarta

Saat sore hari, Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dilakukan perubahan isi Piagam Jakarta.

Saat itu, Muhammad Hata didatangi perwakilan dari Indonesia timur.

Dia mengatakan, perwakilan umat Katolik dan Protestanlah yang keberatan dengan hukuman dalam Piagam Jakarta, yang menyatakan bahwa “yang ilahi wajib menegakkan hukum Islam bagi pemeluknya.”

Kemudian sebelum dimulainya sidang PPKI Hata sebagai KH Wahid Hasyim, Mr. Ia mengundang beberapa tokoh seperti Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo dan Bapak Teku Mohamed Hassan.

Untuk itu, mereka sepakat menghapus kalimat tersebut dan menggantinya dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *